Gelar Rapat Koordinasi, BSIP Kementan Perkuat Program dan Pelayanan
JAKARTA - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melaksanakan Rapat Koordinasi pada Rabu (26/6) di Kantor Pusat BSIP, Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional (Musrenbangtannas) yang digelar Selasa (25/6).
Rapat koordinasi tersebut membahas kinerja BSIP mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) dan penguatan pelayanan. Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto, mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi kontribusi BSIP dalam mengawal program utama Kementan.
“Di situasi saat ini kita harus menempuh langkah extraordinary. Kami apresiasi kontribusi teman-teman BSIP yang telah mengawal program perluasan areal tanam di setiap provinsi Indonesia,” kata Prihasto.
Prihasto juga mendorong jajaran BSIP untuk memformulasikan strategi mendukung program Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, pengalihan lahan, penurunan regenerasi petani, dan tantangan lainnya.
“Tahun 2023 terjadi penurunan produksi padi dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami mendorong peran BSIP untuk mengambil langkah cepat dalam rangka meminimalisasi faktor penghambat produksi,” jelasnya.
Kepala BSIP, Fadjry Djufry, mengungkapkan BSIP terus bergerak untuk mengawal dan mendampingi program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan tumpang sisip padi gogo.
“Tugas ketahanan pangan memang harus ada kerja keras untuk menyelesaikannya. BSIP selalu menjadi garda terdepan dan ujung tombak. Kita semua bergerak dan berjalan bersama,” ucap Fadjry.
Dalam rapat koordinasi tersebut, BSIP juga melakukan penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik oleh pimpinan tinggi pratama lingkup BSIP bersama Kepala BSIP dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.
Penandatanganan tersebut sebagai wujud kesungguhan BSIP untuk meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan transparan, serta didukung dengan sumber daya kompeten dan sarana-prasarana yang menunjang.
“Layanan informasi harus kita maksimalkan karena informasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam transparansi kinerja menuju tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Fadjry.
Selain membahas dukungan program Kementerian Pertanian, jajaran BSIP juga membahas overview pelaksanaan kegiatan di tahun 2024, rencana kerja tahun 2025, koordinasi data cetak sawah, dan pembahasan isu aktual lainnya.